Hidayat Akan Lanjutkan Track Record PKS di Pilkada DKI

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nurwahid menegaskan tidak akan menggunakan politik uang dalam Pilkada DKI 2012. Ia meminta publik melihat latar belakang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selalu mengikuti Pilkada di daerah tanpa menggunakan politik uang.

"Kami akan melanjutkan track record PKS berpilkada aman tanpa money politics," kata Hidayat di Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Hidayat juga mengungkapkan bahwa PKS tidak pernah berkonflik dalam menjalankan roda partai. Hal itu tercermin saat mereka melakukan musyawarah pergantian presiden PKS. "Tanpa konflik itu komitmen kami, bukannya wacana," ujar cagub yang diusung PKS itu.

Mengenai visi, Hidayat kembali mengatakan ia bersama Didik J Rachbini ingin menghadirkan Jakarta yang sejahtera, modern dan berbudaya. Angka kriminalitas pun dapat diturunkan.

Ia pun menyampaikan kasus tewasnya suporter saat Persija versus Persib. "Jangan sampai itu terulang lagi, kita harus punya pemimpin yang melindungi suporter dan mengapresiasi klub yang datang bertanding ke Jakarta," katanya.

Sumber: tribunnews.com

foto : ilustrasi

Diposkan oleh zulkarnen 12:01:00 PM 0 komentar

'PKS tak Ada Tradisi Rangkap Jabatan'

JAKARTA--Ketua Fraksi DPR PKS, Mustafa Kamal mengungkapkan, larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara terpilih sudah menjadi tradisi PKS. Setidaknya, ini diterapkan pada tiga kader partai yang saat ini duduk di kementerian menjadi pembantu presiden.

Bagi partainya presiden sebaiknya tidak merangkap jabatan dengan partai politik. Pasalnya, tradisi itu saja sudah diterapkan bagi kader yang menjadi menteri. Apalagi presiden yang merupakan kepala negara yang harus memiliki banyak keleluasaan.

''Saya senang bila yang menjadi tradisi PKS diapresasi dan malah mau dilakukan lebih luas. Sebenarnya kita sudah usulkan sejak UU Kementerian ngara yang jadi dasar kementerian. Sayang waktu itu kita tak didukung, kalah suara,'' ujar Mustafa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Sementara itu, Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengaku setuju dengan usulan presiden terpilih harus melepas jabatannya di partai politik. Alasannya, untuk menghindari konflik kepentingan dan terjadi optimalisasi tugas.

''Saya kira ketika pimpinan parpol ketumnya duduk di pemerintahan, jadi menteri, presiden dan wakil presiden sebaiknya meninggalkan jabatannya,'' katanya.

Tak hanya presiden, namun juga hal itu sebaiknya diterpakan juga di level kementerian. Sehingga kinerjanya menjadi optimal. (ROL)

foto: dok republika

sumber: republika.co.id

Diposkan oleh zulkarnen 7:28:00 PM 0 komentar

DPW PKS DKI Desak KPUD Gunakan E-KTP Sebagai DPT

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPW PKS Jakarta, Slamet Nurdin mendesak KPUD Jakarta untuk menggunakan data e-KTP sebagai Daftar Pengguna Tetap (DPT) Pemilukada DKI Jakarta yang akan berlangsung 11 Juli mendatang.

“Ada selisih yang sangat besar antara data e-KTP dengan DPT yang ditetapkan oleh KPUD,” ungkap Slamet dalam keterangan persnya kepada INILAH.COM, Senin (21/5/2012).

Slamet yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Hidayat – Didik ini menjelaskan, perbedaannya sebesar 1,4 juta lebih. Menurut data e-KTP, penduduk Jakarta berjumlah sekitar 5,6 juta sedangkan menurut data KPU Jakarta, penduduk Jakarta yang tercatat sebagai DPT sebanyak 7 juta.

Melihat perbedaan ini, Ketua Tim Pemenangan Hidayat – Didik, Triwisaksana mengatakan, seharusnya KPU Jakarta menggunakan data e-KTP untuk DPT Pemilukada nanti.

“E-KTP kan data bersih penduduk Jakarta, dan Mendagri mengatakan bahwa e-KTP Jakarta sudah 100% bahkan Pemda mendapat penghargaan karena pertama kali menyelesaikan e-KTP,” terang Sani yang juga Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Sementara itu, Ketua KPUD Jakarta, Dahlia Umar mengatakan, penggunaan e-KTP sebagai dasar penetapan DPT sangat susah. Pasalnya pencatatan e-KTP terakhir adalah akhir 2011 yang lalu, sehingga terlalu jauh dengan jarak pemilu.

Selain itu, Dahlia menuturkan bahwa e-KTP tidak mencatat penduduk Jakarta yang saat ini berada di luar Jakarta. Meski demikian, PKS Jakarta bersikukuh agar KPU D Jakarta menggunakan data e-KTP sebagai DPT.

PKS Jakarta juga menemukan sebanyak 9,22% atau sekitar 648.000 suara fiktif (Ghost Voters) dalam DPT yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta.

PKS Jakarta meyakini bahwa jika dilakukan penelitian secara mendalam, jumlah tersebut pasti akan meningkat jauh, padahal PKS Jakarta menang pemilu di DKI Jakarta pada tahun 2004 dengan sekitar 700.000 suara.[jat]
sumber :inilah.com

Diposkan oleh zulkarnen 9:18:00 PM 0 komentar

HNW Ingin Naikkan Anggaran Kesehatan 100 Persen untuk Warga Jakarta

dakwatuna.com – Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, ingin menaikkan anggaran untuk program kesehatan di Jakarta sebesar 100 persen.

“Itu menjadi komitmen kami bila terpilih nanti. Kami ingin anggaran APBD DKI berbasis pada anggaran kesehatan. Khususnya bagi warga miskin dan tidak mampu,” kata Hidayat, saat acara Debat Program Kesehatan Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2012, di Aula Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, Senin (14/5/2012).

Dengan rencana ini, anggaran JPK Gakin dan SKTM yang kini dialokasikan dalam APBD sebesar Rp 600 miliar akan bertambah dua kali lipat menjadi Rp 1,2 triliun. Hidayat mengungkapkan bahwa hal ini akan menjadi prioritas jika ia terpilih.

Kemudian ia juga berniat meningkatkan anggaran promosi kesehatan dalam APBD DKI, dari semula sebesar Rp 150 miliar menjadi Rp 300 miliar. Ini mengingat banyak warga yang tidak mengerti alur untuk berobat dan kurang paham dengan langkah penting dalam pencegahan penyakit bagi warga.

“Dengan promosi ini, warga juga dapat mengerti ke mana harus berobat terlebih dahulu secara berjenjang,” jelas Hidayat.

Menurutnya, selama ini sosialisasi dan promosi kesehatan merupakan kegiatan atau program yang kurang diperhatikan. Padahal sosialisasi dan promosi kesehatan ini memegang peranan penting agar pelayanan kesehatan dapat cepat menyentuh berbagai kalangan.

Untuk sosialisasi dan promosi kesehatan, ia akan mengajak seluruh kampus yang memiliki fakultas kedokteran untuk bekerja sama menyampaikan pola hidup sehat, pencegahan penyakit kritis dan bagaimana berobat yang benar.

“Masalah kesehatan memang tanggung jawab Gubernur. Tapi dalam pelaksanaannya gubernur tidak perlu menjadi one man show, tetapi bentuk tim kerja besar di bawah komando gubernur,” ungkapnya.

“Tim kerja harus mulai dari walikota, lurah, camat, RT, RW dan seluruh fakultas kedokteran untuk melayani kesehatan warga Jakarta. Maka pelayanan kesehatan Jakarta akan menjadi barometer bagi daerah lain,” tandasnya. (KCM)

Sumber: dakwatuna.com

Diposkan oleh zulkarnen 12:31:00 PM 0 komentar

'Tukul' Dukung Hidayat Nur Wahid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan usungan PKS pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbnini, mendapat dukungan dari "Tukul" dan "Bang Maun". Koordinator Relawan Hidayat, Matnur, di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa Tukul itu adalah seorang Ketua RT.11/RW.04 di Kelurahan Bangka. Wilayah kekuasaan Pasar Buncit.

"Sedangkan, Bang Maun adalah sesepuh di Pasar Buncit," katanya menambahkan. "Saya dukung Pak Hidayat jadi Gubernur Jakarta karena jujur apa adanya. Datang ke pasar tradisional, ngobrol dengan pedagang kecil, dan siap memperjuangkan nasib mereka," ujar Tukul, ketua RT tersebut yang namanya kebetulan sama dengan Tukul Arwana, komedian dan presenter kondang.

Tukul dan Bang Maun bertemu Hidayat saat bersama isterinya Diana Thalib belanja di pasar dekat rumahnya. Tukul kemudian menghampiri Hidayat.

Sementara sesepuh Pasar Buncit, Bang Maun, menyatakan siap memenangkan TPS di wilayah tersebut. Karena, sekitar 95 persen pedagang di pasar itu berasal dari Klaten yang merupakan kampung halaman Hidayat. Sehingga, mereka cukup tahu sepak terjang mantan Ketua MPR itu.

"Meski masih muda, sosoknya merakyat. Bukan basa-basi, tapi akrab dengan pedagang, termasuk pedagang kaki lima," kata Bang Maun.

Sumber : republika.co.id

Diposkan oleh zulkarnen 11:47:00 AM 0 komentar