Lhokseumawe | Harian Aceh - Anggota Komisi Pendidikan DPR RI, Raihan Iskandar meminta pemerintah kembali mengevaluasi Ujian Nasional (UN). Sebab, hingga kini belum tampak ‘benang merah’ antara UN dengan peningkatan mutu pendidikan.
“Malah yang kita lihat di lapangan UN mengganggu kepribadian. Misalnya, ketika proses pendidikan diawasi oleh polisi, maka di mana karakter para pendidik (guru) kita, karakternya menjadi kita ragukan,” kata Raihan Iskandar menjawab para wartawan saat ia berkunjung ke markas Persatuan Wartawan Aceh (PWA) di Lhokseumawe, Jumat (27/4).
“Dulu tidak pernah ada kekhawatiran kita bahwa anak-anak akan menyontek, sekarang guru yang nyuruh nyontek, bocorin soal, walau secara hukum belum terbukti. Tapi itu yang berkembang di lapangan dan ini sebuah realita yang sangat menyedihkan,” kata anggota DPR RI dari PKS asal Aceh ini.
Di sisi lain, lanjut Raihan Iskandar, dengan adanya UN juga telah menghapus penghargaan terhadap guru. Sebab guru tidak lagi diberi kesempatan mengevaluasi kemampuan anak didik, padahal mereka yang lebih mengetahui hal itu. “Imbas lainnya, anak-anak lebih takut kepada guru bidang studi yang ada kaitannya dengan UN,” katanya.
Menurut Raihan, pihaknya menginginkan ke depan semua kebijakan pemerintah tentang pendidikan harus mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, kata Raihan, Komisi X DPR meminta pemerintah terlebih dahulu memenuhi delapan standar nasional pendidikan.
Masa Reses
Sementara itu, dalam kunjungan masa reses tersebut, Raihan Iskandar kemarin (27/4) juga meninjau lokasi rencana pembangunan SMP Satu Atap di Komplek SDN 12 Lhoksukon di Desa Seunebok Dalam. Selain itu, ia juga mengunjungi lokasi Bumper Pramuka di Desa Teupin Keube, kecamatan setempat.
Dalam kunjungannya, anggota DPR dari Fraksi PKS itu didampingi oleh anggota DPRA Mahyaruddin Yusuf, anggota DPRK Aceh Utara Faisal Fahmi, Ketua DPD-PKS Aceh Utara Zulkarnen, perwakilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara, serta sejumlah anggota lainnya.
Raihan Iskandar kepada Harian Aceh mengatakan, masa reses persidangan dimanfaatkannya dengan kunjungan kerja ke daerah. Hasil dari kunjungan itu akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindaklanjutnya.
“Sejak tanggal 21 April 2012 lalu, kita sudah lakukan reses ke Langsa, Bireuen dan sekarang Aceh Utara. Nantinya akan dilanjutkan ke Aceh Timur dan beberapa daerah lainnya. Untuk di Aceh Utara, kita ingin mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan masayarakat terkait lokasi rencana pembangunan SMP Satu Atap,” ujarnya. Komisi X DPR RI itu sendiri membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
Di lokasi, Kepala SDN 12 Fakhrurizal menyampaikan, dalam rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), awalnya direncakan bertempat di Desa Teupin Keube. Namun saat Kementerian Pendidikan RI datang dan meninjau lokasi beberapa waktu lalu, mereka menolak lokasi Teupin Keube karena lahan yang tidak mencukupi.
“Pihak Kementrian meminta lahan yang tersedia minimal 6.000 meter dengan catatan siap bangun. Namun lahan yang tersedia di Teupin Keube hanya 2.700 meter dan masih rawa dan sawah, sehingga membutuhkan penimbunan. Selain itu, juga harus dilakukan pembebasan lahan lainnya agar lahan yang diminta mencukupi,” paparnya.
Raihan bersama rombongan kemudian menemui perangkat desa dan masayarakat di Desa Teupin Keube. Dalam pertemuan singkat yang berlangsung di desa setempat, masyarakat menyatakan keberatan dengan rencana pembangunan SMP Satu Atap di Desa Seunebok Dalam.
“Kita tidak terima jika SMP dibangun di Seunebok Dalam, mengingat dalam pengajuan proposal awal pembangunan itu ditujukan di Desa Teupin Keube,” kata seorang warga dalam dialog bersama Raihan Iskandar dan rombongan lainnya.
Bahkan, saat Faisal Fahmi, anggota DPRK Aceh Utara menjelaskan tentang penyebab pengalihan pembangunan SMP tersebut, warga masih tidak bisa terima. Namun setelah dijelaskan bahwa meski SMP tidak jadi dibangun saat ini, di tahun mendatang kemungkinan pembangunan itu akan selalu ada. Faisal juga meminta warga mempersiapkan lahan yang dimaksud hingga mencapai 6.000 meter, sehingga saat dibutuhkan lahan sudah tersedia.(nsy/zfl)
Sumber :harian-aceh.com
Post a Comment