JAKARTA: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan menolak usulan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak karena dinilai tidak realistis selain kondisi politik belum kondusif.
"Fraksi PKS sudah memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 April nanti sebab situasi politik dalam negeri saat ini belum kondusif,” ujar Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR hari ini (23/02).
Penaikan harga BBM, menurutnya, dikhawatirkan memicu inflasi yang berujung pada terjadinya konflik. Pemerintah seharusnya melakukan angkah lain seperti pembenahan kebijakan energi yang fundamenta. Selain itu, soal harga hanya satu bagian dari keseluruhan regulasi BBM kita sehingga masih ada alternatif lain.
“Sebenarnya, yang justru tidak terlihat oleh masyarakat kita adalah keseriusan pemerintah dalam hal perencanaan atau membuat regulasi persoalan energi ini secara komprehensif," ujarnya.
Menurut Anis, sebelum pemerintah memutuskan untuk melakukan konversi BBM ke energi lainnya, seperti gas dan panas bumi, sebaiknya secara keseluruhan kebijakan energi nasional diselesaikan.
Seharusnya ada satu paket kebijakan nasional dalam pengelolaan energi. Kalau cuma sekadar menaikkan harga BBM, itu hanya menyelesaikan satu persoalan kecil bersifat jangka pendek sementara persoalan jangka panjangnya belum dipikirkan.
PDIP melalui Wakil Bendahara Effendi Simbolon juga menyampaikan penolakannya. Wakil Ketua Komisi VII DPR itu berpendapat pemerintah terlalu mengada-ada dengan rencana pembatasan subsidi ataupun kenaikan harga BBM karena hal itu tidak perlu dilakukan.
"Pembatasan atau kenaikan BBM atau apalah namanya sebenarnya tak perlu. Pemerintah ini mengada-ada saja. Negara ini tak ada masalah," kata Effendi.
Menurutnya, pembatasan subsidi atau kenaikan BBM ujung-ujungnya adalah menyerahkan harga pada mekanisme pasar dan itu sama saja dengan liberalisasi.
Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan kenaikan BBM selain opsi pembatasan subsidi. Selama ini pemerintah beralasan subsidi yang ada tidak tepat sasaran dan sudah kelebihan kuota. (ra)
sumber : bisnis.com
"Fraksi PKS sudah memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 April nanti sebab situasi politik dalam negeri saat ini belum kondusif,” ujar Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR hari ini (23/02).
Penaikan harga BBM, menurutnya, dikhawatirkan memicu inflasi yang berujung pada terjadinya konflik. Pemerintah seharusnya melakukan angkah lain seperti pembenahan kebijakan energi yang fundamenta. Selain itu, soal harga hanya satu bagian dari keseluruhan regulasi BBM kita sehingga masih ada alternatif lain.
“Sebenarnya, yang justru tidak terlihat oleh masyarakat kita adalah keseriusan pemerintah dalam hal perencanaan atau membuat regulasi persoalan energi ini secara komprehensif," ujarnya.
Menurut Anis, sebelum pemerintah memutuskan untuk melakukan konversi BBM ke energi lainnya, seperti gas dan panas bumi, sebaiknya secara keseluruhan kebijakan energi nasional diselesaikan.
Seharusnya ada satu paket kebijakan nasional dalam pengelolaan energi. Kalau cuma sekadar menaikkan harga BBM, itu hanya menyelesaikan satu persoalan kecil bersifat jangka pendek sementara persoalan jangka panjangnya belum dipikirkan.
PDIP melalui Wakil Bendahara Effendi Simbolon juga menyampaikan penolakannya. Wakil Ketua Komisi VII DPR itu berpendapat pemerintah terlalu mengada-ada dengan rencana pembatasan subsidi ataupun kenaikan harga BBM karena hal itu tidak perlu dilakukan.
"Pembatasan atau kenaikan BBM atau apalah namanya sebenarnya tak perlu. Pemerintah ini mengada-ada saja. Negara ini tak ada masalah," kata Effendi.
Menurutnya, pembatasan subsidi atau kenaikan BBM ujung-ujungnya adalah menyerahkan harga pada mekanisme pasar dan itu sama saja dengan liberalisasi.
Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan kenaikan BBM selain opsi pembatasan subsidi. Selama ini pemerintah beralasan subsidi yang ada tidak tepat sasaran dan sudah kelebihan kuota. (ra)
sumber : bisnis.com
Post a Comment