detik.com - Badan Kehormatan (BK) DPR telah menggelar rapat khusus semalam. BK mengambil sejumlah keputusan penting menyangkut penyelamatan citra DPR. Apa saja?
"BK malam ini rapat membuat banyak keputusan penting. Pertama, BK mendukung upaya pimpinan DPR bersama KPK untuk membenahi regulasi terkait kewenangan anggaran DPR dalam rangka pencegahan korupsi. Sebab jika regulasi tidak dibenahi maka dari 560 anggota DPR akan lahir 560 macam korupsi," ujar anggota BK DPR, Fahri Hamzah, kepada detikcom, Selasa (18/2/2012).
Kedua, BK akan memantau semua rekomendasi yang sudah dikeluarkan kepada pimpinan DPR dan Fraksi dalam rangka perbaikan etika dan kinerja anggota. Rekomendasi ini menyangkut keberadaan bendahara partai di lahan 'basah' di DPR.
"Rekomendasi itu diantaranya terkait keberadaan bendahara partai di Badan Anggaran dan peningkatan etika anggota DPR di komisi dan alat kelengkapan tertentu yang wewenangnya menonjol seperti Banggar, Komisi III, Baleg, dan lainnya," kata Fahri.
Ketiga, BK telah meminta BURT untuk segera melakukan perombakan terkait pengelolaan keuangan dan fasilitas anggota. Termasuk mendukung ide pimpinan DPR untuk mengembalikan rumah dinas anggota DPR.
"Agar tidak menimbulkan pencitraan yang buruk secaara permanen. BK mendukung keputusan untuk mengembalikan fasilitas perumahan dan mendukung agar basis keuangan anggota menjadi individual supaya lebih akuntabel," kata Fahri.
Keempat, BK juga akan terus melakukan upaya penindakan atas laporan-laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran etik anggota baik oleh pengadu atau sorotan media massa. Tetapi, yg lebih penting, BK juga sedang berkonsentrasi untuk mencegah terjadi-nya pelanggaran etika dan hukum dengan cara-cara yang lebih sistematis dan komprehebsif.
"Termasuk seperti yang disebut sebelumnya, pada tataran regulasi, kelembagaan dan keanggotaan,"tandas Fahri.
SUMBER : Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
"BK malam ini rapat membuat banyak keputusan penting. Pertama, BK mendukung upaya pimpinan DPR bersama KPK untuk membenahi regulasi terkait kewenangan anggaran DPR dalam rangka pencegahan korupsi. Sebab jika regulasi tidak dibenahi maka dari 560 anggota DPR akan lahir 560 macam korupsi," ujar anggota BK DPR, Fahri Hamzah, kepada detikcom, Selasa (18/2/2012).
Kedua, BK akan memantau semua rekomendasi yang sudah dikeluarkan kepada pimpinan DPR dan Fraksi dalam rangka perbaikan etika dan kinerja anggota. Rekomendasi ini menyangkut keberadaan bendahara partai di lahan 'basah' di DPR.
"Rekomendasi itu diantaranya terkait keberadaan bendahara partai di Badan Anggaran dan peningkatan etika anggota DPR di komisi dan alat kelengkapan tertentu yang wewenangnya menonjol seperti Banggar, Komisi III, Baleg, dan lainnya," kata Fahri.
Ketiga, BK telah meminta BURT untuk segera melakukan perombakan terkait pengelolaan keuangan dan fasilitas anggota. Termasuk mendukung ide pimpinan DPR untuk mengembalikan rumah dinas anggota DPR.
"Agar tidak menimbulkan pencitraan yang buruk secaara permanen. BK mendukung keputusan untuk mengembalikan fasilitas perumahan dan mendukung agar basis keuangan anggota menjadi individual supaya lebih akuntabel," kata Fahri.
Keempat, BK juga akan terus melakukan upaya penindakan atas laporan-laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran etik anggota baik oleh pengadu atau sorotan media massa. Tetapi, yg lebih penting, BK juga sedang berkonsentrasi untuk mencegah terjadi-nya pelanggaran etika dan hukum dengan cara-cara yang lebih sistematis dan komprehebsif.
"Termasuk seperti yang disebut sebelumnya, pada tataran regulasi, kelembagaan dan keanggotaan,"tandas Fahri.
SUMBER : Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
Post a Comment