Tangkis Kecurangan, UN Diawasi Hingga ke Pelosok
JAKARTA – Komisi X DPR akan terjun langsung ke setiap daerah untuk mengawasi jalannya Ujian Nasional (UN). Aksi ini dimaksudkan untuk membantu meminimalisasi kecurangan dan pelanggaran hukum lainnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairil Azwar mengatakan, Komisi X akan melakukan pengawasan pelaksanaan UN 2011 ini melalui kunjungan kerja secara spesifik ke daerah-daerah. Rully menyatakan, pengawasan akan dilakukan selama DPR melakukan reses. “Di masa reses, selain melakukan komunikasi ke masyarakat kami juga akan mengawasi pelaksanaan UN mulai dari distribusi hingga UN itu berlangsung di sekolah-sekolah,” ujarnya.
Politikus dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga meminta masyarakat untuk melaporkan ke DPR apabila ada temuan yang merugikan selama UN berlangsung. Dari hasil pengawasan disetiap daerah pemilihan (dapil) setiap anggota komisi X ini dan juga laporan dari masyarakat, ujar Rully, akan dijadikan masukan bagi DPR sebagai bahan evaluasi UN tahun depan.
Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menjelaskan, selama satu tahun anggota DPR melakukan empat kali reses. Waktunya antara satu minggu hingga satu bulan. Periode reses dalam waktu dekat adalah pada 8 April-8 Mei mendatang. Anggota DPR dari Dapil Nanggroe Aceh Darussalam ini menyebutkan, hasil pengawasan DPR terhadap UN tahun lalu menemukan banyak kebocoran soal yang terjadi secara sistemik. “Banyak kasus yang ditemui namun yang paling menonjol ialah kebocoran soal,” ujar Raihan.
Raihan menjelaskan, pengawasan langsung dari Komisi X ini merupakan hasil rapat dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) beberapa waktu lalu. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, saat ini pihaknya sedang menyusun kerangka teknis pengawasan. Tahun ini, dewan legislatif sangat berharap pemerintah mampu mewujudkan pelaksanaan UN yang bersih dan bebas dari pelanggaran hukum.
Mendiknas Mohammad Nuh memaparkan, jadwal UN utama SMA tahun ini ialah 18-21 April, sementara UN susulan dilakukan pada 25-28 April, dan pengumuman hasil UN pada 16 Mei. UN SMP digelar pada 25-28 April, dan susulannya pada 3-6 Mei, serta pengumuman pada 4 Juni.
Sebagai langkah persiapan, pihak Kemendiknas sudah melakukan sosialisasi dan penyiapan soal utama dan cadangan. M Nuh menjabarkan, saat ini pemerintah sedang melakukan penggandaan dan distribusi naskah soal. Mantan Menkominfo ini menambahkan, tahun ini ada uji petik yang dilakukan oleh penyelenggara pusat pada setiap provinsi. Uji petik ini menurut mendiknas dilakukan untuk mengkaji penyelenggaraan UN tahun ini.
Pengawasan UN di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri dari guru-guru yang mata pelajarannya sedang tidak diujikan, dan diatur dengan sistem acak dalam satu kabupaten/kota. Selain itu, guru yang mata pelajarannya sedang diujikan tidak diperbolehkan berada di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN.
Pada tahun ini Kemendiknas pun masih berharap banyak peran serta perguruan tinggi dalam pengawasan. Peranan mereka tahun ini tidak hanya menjamin objektivitas dan kredibilitas UN di wilayahnya, melainkan juga menetapkan pengawas satuan pendidikan di setiap sekolah bersama dinas pendidikan setempat. Perguruan tinggi turut membantu mengawasi percetakan dan distribusi soal serta menjaga keamanan dan kerahasiaan penggandaan dan distribusi bahan UN. "Perguruan tinggi juga harus menjamin keamanan lembar jawaban dan bertanggung jawab dalam pemindaian soal,” kata M Nuh. (rfa)(Neneng Zubaidah/Koran SI/rhs)
sumber :kampus.okezone.com
Post a Comment